- Penerapan prinsip Good Corporate Governence (GCG) dan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana suap di hubungkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsi
- Studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung No.15 PK/Pid/2006 tentang tindak pidana perusakan barang
- Kebijakan criminal terhadap tindak pidana korupsi dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
- Analisis tentang permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan menurut KUHAP dan putusan Mahkamah Agung No. 1140 K/Pid/2004
- Tuntutan SP3 dan praperadilan dalam kasus tindak pidana korupsi dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 4 PK/Pid/2000
- Penilaian Judex Jurist terhadap putusan bebas murni yang di mohonkan kasasi dalam perkara pidana korupsi (Studi putusan Mahkamah Agung No. 1481K/Pid.Sus/2008)
- Analisis kedudukan testimony Antasari Azhar sebagai testimony de auditu dan legalitasnya sebagai bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah
- Asas praduga tak bersalah terhadap penembakan yang dilakukan oleh Densus 88 kepada terduga pelaku tindak pidana terorisme dihubungkan dengan UU terorisme jo. UU HAM
- Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam hal pemberian fasilitas di Lapas bagi anak yang dijatuhi pidana
- Tinjauan yuridis terhadap pasal 297 KUHP dihubungkan dengan tindak pidana penanggulangan perdagangan manusia
0 komentar:
Posting Komentar
silahkan tinggalkan komentar nyaa,,,