akhirnyaaaaaa,,,,, 

finally,,,,!!!!!

Selesai juga saya dengan "KUMPULAN JUDUL SKRIPSI HUKUM PIDANA". hahahahaha.... lega rasanyaaaaa. yang baca juga sepertinya bakalan lega... karena akhirnya ga ada lagi lanjutan "PART" nya ^_^

Tulisan ini saya bikin semalem suntuk dengan alasan :

1. Untuk membuktikan kalau selama 2 tahun saya mengembara dalam usaha pencarian judul skripsi ini telah menghasilkan 180 lebih judul (yang entah bagaimana ceritanya ditolakin judul nya sama dosen saya T_T)
2. Sayang kalau dibuang ke tong sampah.. (mengingat ini hasil keringat saya selama ini, dengan ditemani dan didukung oleh banyak teman yang satu persatu udah pada lulus duluan, niatnya pengen di laminating judulnya tapi apa daya 180 judul kebanyakan bookkkkk....)
3. Membantu mahasiswa lain yang lagi kesusahan mencari judul skripsi, karena saya merasakan nya juga selama 2 tahun ini, betapa susahnya menemukan judul yang cocok (udah kayak nyari jodoh aja yaaaa?!)
4. Dapet pahala (hahahaha,,, mengingat saya menulisnya di bulan Ramadhan, siapa tau ada yang beruntung judul nya di ACC setelah ngeliat blog saya. trus saya nya di doain biar cepet lulus juga,,, AMIN)

Sekian tulisan ini saya buat dengan tulus dan ikhlas,,, biar lebih afdol mari kita akhiri dengan mengucapkan ALHAMDULILLAH............................

Atas Nama Mahasiswa : Sheilla Rasti Fs.

1.      Analisis studi kasus Nenek Minah dalam tinjauan pembuktian penerapan hukum positivistic dan prinsip kemanusiaan

2.      Analisis kedudukan testimony Antasari Azhar sebagai testomoni de auditu dan legalitasnya sebagai bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah

3.      Pertanggungjawaban orang tua yang menjual anak dalam kandungannya dengan alas an ekonomi dan demi kesejahteraan anak

4.      Pertanggungjawaban pergantian jenis kelamin pada akta otentik akibat transgender yang dialami seseorang (Studi kasus Alterina)

5.      Penundaan eksekusi dengan alas an perkara lain yang saling berkaitan dan putusan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap

6.      Upaya hukum terpidana dan tanggungjawab penyidik polri dalam hal terjadi error in persona (salah tangkap)

7.      Penilaian judex jurist terhadap putusan bebas murni yang dimohonkan kasasi dalam perkara korupsi

8.      Kajian terhadap alasan-alasan pengajuan permohonan upaya hukum kasasi atas putusan bebas dalam doktrin dan praktik hukum acara pidana di Indonesia

9.      Eksistensi wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada lembaga kejaksaan RI dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi

10.  Studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang memutus bersalah dalam perkara pidana anak yang karena kelalaian dalam permainan sarung dan menyebabkan meninggal dunia

11.  Tinjauan yuridis Transfer Piercing dihubungkan dengan UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

1.      Kedudukan testimony oleh ketua KPK non-aktif Antasri Azhar sebagai bentuk testimonium de auditu dan legalitasnya sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya tindak penyelidikan perkara dugaan gratifikasi

2.      Sketsa wajah sebagai bukti dapalm perkara pidana

3.      Gratifikasi sebagai salah satu delik tindak pidana dalam perspektif hukum pidana

4.      Pertanggungjawaban penjamin dalam hal penanggulangan penahanan yang tersangkanya melarikan diri

5.      Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan ibu terhadap anak kandungnya

6.      Akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan penyerahan putusan oleh pengadilan terhadap hak asasi terdakwa

7.      Pembuktian pendanaan terorisme berdasarkan UU No. 25 tahun 2003 tentang pemberantasan pidana Money Laundring

8.      Penggunaan barang bukti dalam menetukan kualifikasi pengedar atau pemakai pada tindak pidana narkotika dihubungkan dengan UU No.22 tahun 2007

9.      Ganti rugi dan rehabilitasi sebagai hak terpidana atas error in persona (studi kasus Devia Eko Priyanto)

10.  Pertanngungjawaban pidana terhadap tenaga farmasi yang karena kelalaiannya dalam pelayanan dan pengelolaan obat di apotek yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang

1.      Tumpang tindih wewenang KPK dan Polri dalam mengusut dugaan korupsi

2.      Judi anak di Tangerang sebagai pidana perjudian

3.      Tindak pidana pornografi melalui media seluler Handphone

4.      Tindak pidana terorisme di dalam dunia maya (cyber terrorism)

5.      Penerapan sanksi pidana minimal khusus dalam tindak pidana NAPZA

6.      Keterkaitan antara asas tiada tindak pidana tanpa kesalahan dengan Vicarious Liability dalam pertanggungjawabn korporasi

7.      Diskresi polri dalam penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana NAPZA

8.      Tindak pidana pencurian dalam massively multiplayer online Roce Playing Game (RPG)

9.      Pemanfaatan tes DNA dan Genetic Finger Printing oleh kepolisian untuk idntifikasi pelaku dan korban serta realisasinya sebagai expert witness dalam pembuktian perkara terorisme

10.  Implementasi wewenang Mahkamah Agung untuk menemukan hukum sebagai perwujudan asas judge make law dan urgensinya untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara korupsi BLBI

1.      Anasisi hukum mengenai noodwer sebagai alas an peniadaan pidana yang sah

2.      Pidana pengrusakan rumah ibadah

3.      Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung sendiri terhadap anaknya

4.      Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

5.      Tinjauan yuridis terhadap Badan Analisis Rekonstruksi sebagai alat bukti dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah

6.      Analisis yuridis terhadap tindak pidana tera sebagai tindak pidana di bidang meteorology

7.      Tinjauan yuridis penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi criminal

8.      Tinjauan tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan dan implikasi yuridisnya terhadap kekuatan alat bukti

9.      Tinjauan yuridis kasus penghentian penyidikan atas kasus BLBI oleh Jaksa Agung (Studi kasus putusan bebas Syahril)

10.  Pelanggaran Miranda Rules dalam praktik peradilan pidana

1.      Perlindugan terhadap saksi, tersangka dan pelapor dalam tindak pidana korupsi

2.      Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-Cuma dalam perkara pidana sebagai realisasi dalam pasal 18 ayat 4 UU HAM

3.      Tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan barang atau jasa di instansi pemerintahan melalui metode penunjukan langsung

4.      Efek jera penerapan pidana denda terhadap pelanggaran lalulintas di kota Bekasi

5.      Perlindungan hukum terhadap anak yang diperdagangkan untuk tujuan pekerja seks ditinjau dari UU Pemberantasan tindak pidana orang

6.      Kekuatan pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan

7.      Ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan (Kasus Ober Hilaris Manurung)

8.      Website sebagai media propaganda dalam tindak pidana cyber terrorism (analisis kasus Anshar.net)

9.      Mutilasi dikaitkan dengan tindak pidana pembunuhan berencana

10.  Pengaruh minuman keras terhadap manusia dalam hubungannya dengan kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana

1.      Kewenangan pakar telematika dalam mengungkapkan fakta ke public dihubungkan dengan hak terdakwa dan kedudukan saksi ahli

2.      Analisis yuridis terhadap kasus penjebolan system progam (unlocking system) pada telepon seluler CDMA

3.      Upaya hukum terpidana dan tanggungjawab penyidik polri dalam hal terjadi salah tangkap atau error in persona berdasarkan system acara pidana

4.      Penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam menjalankan tugas

5.      Pencemaran nama baik melalui media internet (kasus Prita Mulyasari)

6.      Fungsi tes DNA dalam mengungkap identitas pelaku tindak pidana terorisme yang bunuh diri dengan bom

7.      Penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap pers

8.      Kekuatan pembuktian alat bukti SMS dalam tindak pidana penipuan

9.      Proses pembuktian dalam hal penipuan melalui dunia maya

10.  Legalitas abortus bagi korban perkosaan

1.      Euthanasia dikaitkan dengan HAM

2.      Landasan hukum Contemp of Court di Indonesia dan permasalahan implementasinya

3.      Benturan asas unus testis nullus testis terhadap ketentuan kehadiran saksi mahkota ditinjau dari aspek perlindungan hak-hak terdakwa

4.      Peran hakim pengawas dan pengamat dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap terpidana anak

5.      Tinjauan yuridis terhadap pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana korupsi

6.      Tinjauan yuridsi terhadap aspek hukum laporan intelijen sebagai alat bukti dalam perkara terorisme

7.      Landasan teoritis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

8.      Persetujuan tindakan medic (Informed Consent) dalam hukum pidana

9.      Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari pelaku pedofilia ditinjau dari UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

10.  Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban dari pelaku KDRT ditinjau dari UU Perlindungan Saksi dan Korban

1.      Tinjauan yuridis terhadap Lembaga Paksa Badan (Bijzeling) berdasarkan UU No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa ditinjau dari aspek hukum pidana

2.      Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dihubungkan dengan UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001

3.      Pidana Anak

4.      Press Release dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik

5.      Kewenangan KPK dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha khususnya persekongkolan tender yang mengidikasi adanya tindak pidana korupsi

6.      Temporary Insanity dihubungkan dengan pasal 44 KUHP tentang pertanggungjawaban pidana yang hanya mencakup pelaku tindak pidana yang mengalami sakit jiwa secara permanen

7.      Perlindungan hukum bagi subjek penelitian dalam penelitian kedokteran

8.      Analisis yuridis terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap tersangka dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah dan HAM

9.      Pemberitaan pers dan perlindungan terhadap korban tindak pidana 

10. Mutilasi dalam KUHP