1.      Analisis yuridis putusan pengadilan HAM yang tidak sesuai dengan syarat pidana minimal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU No.26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM

2.      Analisis yuridis penerapan peradilan sederhana dan biaya ringan dan tindak pidana yang tercakup dalam beberapa kompetensi relative pengadilan

3.      Analisis terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidikan pada tindak pidana system budidaya tanaman

4.      Analisis yuridis keterlambatan penyerahan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang berakibat pada keterlambatan pembebasan narapidana

5.      Analisis yuridis pencabutan keterangan saksi dalam proses peradilan pidana

6.      Kebijakan criminal tentang tindak pidana korupsi dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

7.      Tinjauan yuridis ketentuan pasal 340 dan 263 KUHP yang dilakukan oleh Pollycarpus berkaitan dengan kematian Munir dihubungkan dengan putusan MA No.1185 K/Pid/2006

8.         Pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan dihubungkan dengan UU HAM 

9.   Perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004 dan UU No. 13 tahun 2006 

10.   Perspektif Politik Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan terhadap kemanusiaan

1.      Keadilan pemulihan (Restorative Justice) sebagai alternative penanganan perkara anak konflik hukum dalam system peradilan pidana

2.      Kriminalisasi serta penggunaan hukum pidana materiil dalam konversi satwa yang dilindungi UU No.5 tahun 1990

3.      Pasal 51 UU No.11 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public ditinjau dari tujuan UU dan prinsip-prinsip kriminalitas dalam kebijakan hukum pidana dan asa lex certa

4.      Penanganan khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lapas rutan Indonesia

5.      Pemenuhan kewajiban adat sebagai bagian dari sanksi pidana dalam RKUHP konsep 2008

6.      Tindak pidana manifest penumpang kapal palsu dan pertanggungjawaban pidananya

7.      Kewenangan mengeluarkan SP3 oleh penyidik pada perkara tindak pidana korupsi (tinjauan terhadap pasal 40 UU No.39 tahun 2002)

8.      Keberlakuan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan (analisis terhadap wacana seragam khusus untuk tersangka dan terdakwa korupsi)

9.      Dokumen sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam usaha asuransi jiwa

10.  Eksistensi wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada Lembaga Kejaksaan RI dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi

1.      Kebutuhan perlindungan hukum terhadap transplantasi organ mayat tak dikenal

2.      Penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acar bertema investigasi criminal

3.      Pencabutan keterangan terdakwa dan implikasi nya

4.      Penghentian penyidik atas kasus BLBI oleh Jaksa Agung

5.      Persekongkolan tender proyek

6.      Pelanggaran Miranda Rules dalam praktik peradilan pidana

7.      Tindakan diskresi polisi dalam pelaksanaan tugas penyidikan pidana

8.      Tinjauan pidana penegakan UU Konversi Taman

9.      Pembuktian tindak pidana pemalsuan data dalam ITE

10.  Pertanggungjawaban pidana penjaga lintasa kereta api

1.      Pertanggung jawaban pidana pengangkutan melalui sarana pelayaran terkait pengangkutan kayu illegal

2.      Diskresi kepolisian dalam penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana NAPZA pelaku anak

3.      Implikasi pidana dalam pelanggaran persekongkolan tender

4.      Pencurian dalam RPG games online

5.      Keterkaitan asas tiada tindak pidana tanpa kesalahan dengan Vicarious Liability dalam korporasi

6.      Tindak pidana desersi yang dilakukan TNI

7.      Disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana kecelakaan lalulintas

8.      Perlindungan hak cipta di internet

9.      Upaya ganti rugi korban perkosaan

10. Penyidikan pelaku tindak pidana bidang periklanan oleh penyidik perwira TNI AL